PILKADES VS HATI BERSIH (Reflexy Qohwah Ireng dalam menyikapi Pilkades di Leran, Manyar, Gresik))

Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 di Kabupaten Gresik akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat dinantikan oleh warga desa. Pesta rakyat tersebut merupakan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi satu pesta yang sangat dinantikan warga, hal ini dikarenakan warga sangat berkepentingan kepada kepala desa yang akan memimpin desa mereka. Kepala desa yang akan mereka pilih, berasal dari wilayah mereka sendiri, sehingga warga sangat tahu latar belakang calon yang akan maju. Hal ini yang menyebabkan pemilihan kepala desa menjadi lebih menarik dibandingkan Pemilu kada, pemilu legislative  ataupun pemilu presiden.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dari penulisan maksud dari Desa, kita bisa memaknai bahwa, mengurus satu wilayah yang namanya desa haruslah sesuai dengan Kearifan lokal. Makna dari kearifan lokal itu sendiri, secara langsung akan menggunakan segala daya upaya dan sumber daya yang ada. Baik itu sember daya masyarakat maupun sumber daya alam yang ada. Pengelolaan Sumber daya yang tersedia harus sesuai dengan hukum-hukum lokal yang ada dengan tidak menyalahi aturan ataupun undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat . (UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Penyelenggaran Pemerintahan desa, tidak terlepas dari masukan ataupun kebutuhan warga secara menyeluruh. Kebutuhan warga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan warga yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa melalu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada kepala desa. Melalui BPD inilah kemudian Pemerintah desa akan mengetahui apa sebenarnya yang di butuhkan wargan desa. Bersama-sama dengan BPD, pemerintah desa akan menyusun Peraturan Desa termasuk juga menyusun Rencana Kerja pemerintah Desa.

Kepala Desa

Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala desa dipilih langsung. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kewenangan yang di berikan kepada kepala desa oleh pemerintahan  diatasnya sangat lah besar. Pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber dari pemerintahan Kabupaten ataupun dari pendapatan asli desa menjadi kewenangan kepala desa dalam hal pengelolaannya. Kepala desa terpilih akan mengelola sumber daya yang ada didesa selama 6 tahun.

Kecakapan pengelolaan organisasi sangatlah mutlak di miliki oleh seorang kepala desa. Kepala desa yang kurang mampu dalam mengelola sumber daya yang ada, maka akan mengakibatkan “bencana” bagi warga ataupun desa yang dia pimpin. Sebaiknya menjadi satu pemikiran yang mendalam bagi masyarakat dalam menentukan kepala desa yang akan dipilih nantinya. Kesalahan dalam menentukan sikap oleh warga desa akan berakibat selama 6 tahun masa kepemimpinan kepala desa tersebut.

BOTOH

Botoh merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari proses pemilihan kepala desa. Botoh atau disebut juga “petaruh (orang yang bertaruh dalam pemilihan), bisa menjadi penentu atas kemenangan calon kepala desa. Keberadaan botoh selalu diperhitungkan oleh calon kepala desa ataupun tim suksesnya. Bisa saja botoh menjadi pendukung salah satu calon, atau juga tidak mendukung salah satu calon pun, akan tetapi mereka ikut dalam menentukan siapa pemenanganya.

Dalam hal ikut menentukan pemenang pemilihan kepala desa, botoh akan mencurahkan anggaran yang tidak sedikit. Kepentingan dari botoh hanya untuk menang dalam “taruhan” dari lawannya. Botoh tidak akan berfikir akibat dari calon yang akan menang terhadap masa depan desa tersebut. Mereka hanya berpikir untuk kemenangan mereka dalam pertaruhan tersebut. Sehinga mereka tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai macam cara agar bisa menjadi pemenang.

PEMILIHAN  KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk mengganti kepala desa yang telah habis masa jabatannya. Proses pemilihan ini diatur dalam Perda dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemilihan kepala desa ini, BPD akan membentuk panitia pemilihan, yang mana panitia ini yang nantinya melaksanakan pemilihan kepala desa. Panitia di bentuk dan berasal dari warga masyarakat yang merupakan tokoh dan mampu serta mau menjadi panitia pemilihan.

Dalam hal melaksanakan tugasnya, panitia tidak boleh menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa. Panitia harus independen tidak memihak salah satu calon. Selain panitia, perangkat desa juga harus independen, walau mereka juga mempunyai hak pilih. Pemilihan yang dilaksanakan tidak boleh ada campur tangan atau intimidasi dari siapapun, termasuk BPD. BPD dan Warga secara keseluruhan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi proses pemilihan kepala desa tersebut.

Pada beberapa kasus pemilihan kepala desa, banyak perangkat pemerintah desa dan panitia pemilihan serta kepala desa aktif ikut dalam tim sukses calon. Hal ini terus menerus terulang dikarenakan kearifan lokal yang namanya “pemakluman”. Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan oleh aparat desa, panitia dan kepala desa menyalahi aturan, akan tetapi tetap dibiarkan. Kata “kondusifitas” merupakan alasan untuk tidak mempermasalahkan kegiatan itu, juga peraturan yang terkadang bisa “dipelintir” menyebabkan praktek “dualisme” ini terus berlangsung.

Warga seakan tidak berdaya untuk mencegah hal ini, mereka hanya melihat ini hanya sebuah kewajaran. Perlu adanya satu pencerahan kepada warga, untuk mengetahui seberapa pantas para aparat desa, panitia pemilihan serta kepala desa ikut ambil bagian dalam pemilu kepala desa.

HATI BERSIH

Pemaknaan Hati Bersih sangat sulit diterjemahkan dalam kata-kata. Setiap orang memiliki  keinginan nurani, maka setiap orang akan memilih sesuai dengan harapan yang ada di nuraninya. Pemilihan yang berdasarkan nurani akan menghasilkan pilihan yang terbaik menurut orang yang bersangkutan.

Nurani merupakan bagian yang sulit diwujudkan dalam kata-kata, akan tetapi dia akan berkata-kata kepada orang yang dia berada didalamnya. Ketika orang akan memilih kepala desa, maka dia akan mempertimbangkan baik buruknya hasil pilihannya tersebut. Orang tersebut akan bisa mengabaikan “iming-iming” dari luar dirinya. Baik “iming-iming” berupa uang ataupun yang lainnya. Jika kemudian pilihan yang diambil oleh orang tersebut tidak sesuai dengan harapannya, setidaknya dia tidak menipu nuraninya hanya karena sesuatu yang ditawarkan. Hasil pilihannya merupakan titik puncak dari satu pertimbangan yang terakhir bersama dengan nuraninya.

PENUTUP

Pemilihan Kepala Desa akan terus bergulir dan berulang setiap 6 (enam) tahun sekali disatu desa. Dibutuhkan energy yang besar oleh masyarakat dalam desa tersebut. Meraka harus menyediakan anggaran, waktu dan siap untuk bergesekan secara social dengan saudara mereka sendiri. Disamping itu masih harus menghadapi para botoh yang akan dengan setia memantau proses pemilihan kepala desa dan akan dengan cepat untuk masuk dalam proses tersebut jika aka kesempatan.

Pemahaman warga yang kurang berkaitan dengan pentingnya kepala desa yang mempunya visi misi yang jelas, akan memudahkan warga pemilih di “ombang-ambingkan” para botoh yang siap dengan materi tak terbatas. Untuk mencegah hal ini, maka diperlukan satu pencerahan kepada warga.

Hati bersih salah satu benteng yang harus terus dibangun, untuk menghalagi masuknya pola “pembodohan” yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya berfikir untuk kesejahteraan diri sendiri. Peran-peran kelompok kerja warga (lembaga swadaya masyarakat desa) menjadi sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran ini.

Radio komunitas salah satu kelompok itu, harus mengambil barisan terdepan dalam mengawal proses-proses demokrasi. Proses demokrasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pemilihan Kepala Desa.

Salam Bravo…….
Qohwah Ireng,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s