Mengorek tentang Rencana Pemerintah menghapus Tunjangan Profesi Guru/Dosen

Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno menyatakan #TunjanganProfesiGuru (TPG) merupakan amanah UU Guru dan Dosen.
 “Pemerintah tidak bisa sembarangan menghapuskan #TunjanganProfesiGuru,” tegas Teguh Juwarno.
 
Tindakan yg dilakukan pemerintah bisa timbulkan efek politis yg serius karena pemerintah dengan sengaja melanggar UU. #TunjanganProfesiGuru 

Bila ada persoalan dalam pelaksanaannya yg harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan guru profesional. #TunjanganProfesiGuru 

“Selain itu secara filosofis, #TunjanganProfesiGuru adalah pengakuan bahwa bangsa ini menghormati guru sebagai profesional,” terang Teguh. 

Jika dihapuskan #TunjanganProfesiGuru maka kita mundur lagi dan upaya perbaikan kualitas pendidikan kita dipertaruhkan. 

“Mengingat guru diyakini sebagai salah satu garda terdepan dalam tingkatkan mutu pendidikan di Tanah Air,” jelas Teguh #TunjanganProfesiGuru 

UU Guru dan Dosen sebagai landasan hukum guru sebagai profesi pada mulai diberlakukan pada tahun 2006-2007. #TunjanganProfesiGuru 

“Sampai saat ini peningkatan kualitas dan kinerja guru masih belum menggembirakan,” jelas Teguh. #TunjanganProfesiGuru 

“Hal itu terjadi karena pemerintah selama ini belum mampu lakukan monitoring & supervisi secara maksimal,” jelas Teguh #TunjanganProfesiGuru 

Pemerintah harus melakukan monitoring dan supervisi secara maksimal terhadap para guru yang sudah mendapatkan #TunjanganProfesiGuru. 

“Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan monitoring kinerja guru bersertifikasi/profesional,” terang Teguh. #TunjanganProfesiGuru 

Sementara, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menyatakan, kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan #TunjanganProfesiGuru kurang tepat.. 

Menurut Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, penghapusan #TunjanganProfesiGuru bertentangan dengan UU Guru dan Dosen. 

“Meroketnya harga-harga kebutuhan pokok sudah cukup membebani biaya hidup para guru,” terang Teuku Riefky Harsya #TunjanganProfesiGuru 

#TunjanganProfesiGuru tidak hanya perlu dipertahankan bahkan jika ada mekanisme baru yg bisa tambahkan penerimaan guru perlu dipertimbangkan 

Daya serap keuangan #TunjanganProfesiGuru pada laporan ke Komisi X per 31 Agustus 2015 baru Rp2,6 T (45%) dari total anggaran Rp5,8 triliun. 

Secara sederhana, seharusnya dalam jangka waktu 8 bulan daya serap #TunjanganProfesiGuru adalah 67%. 

Jadi daya serapnya 22% masih di bawah hitungan normal, jika dihitung angkanya sebesar Rp1,2 triliun belum tersalurkan. #TunjanganProfesiGuru 

Hal ini menunjukkan sistem penyaluran #TunjanganProfesiGuru belum tertata secara baik, untuk itu perlu diperbaiki sistemnya. 

Dari data jumlah guru 3 juta orang, baru 1,5 juta orang atau 52,41% yang tersertifikasi. #TunjanganProfesiGuru 

Dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan target guru yang tersertifikasi sebanyak 56%. #TunjanganProfesiGuru 

Dalam UU Guru & Dosen aamanatkan bahwa guru yg belum memiliki sertifikasi pendidik wajib memenuhi sertifikat pendidik. #TunjanganProfesiGuru 

Pemenuhan sertifikasi pendidik, diamanatkan UU Guru & Dosen dlm jangka waktu paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU. #TunjanganProfesiGuru 

Pemerintah belum serius jalankan amanat UU Guru & Dosen,jika targetkan 56% guru bersertifikasi pendidik pd akhir 2015 #TunjanganProfesiGuru 

Demikian sikap Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya & Anggota Komisi X Teguh Juwarno terkait rencana penghapusan #TunjanganProfesiGuru. 

Sumber : Tweet dari @DPR_RI  hari Senin, 28 September 2015 | 17.00 WIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s